DOMPU, TOFONEWS.NET – Setelah memenangkaln Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 10 Desember 2020, pasangan nomor urut 2 Kader Jaelani – Syahrul Parsan (AKJ – SYAH), satu tahun lalu pada tanggal 26 Februari tahun 2021, dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dompu oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), DR. Zulkiflimansyah atas nama Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri.
Hari ini tepat satu tahun pasangan AKJ – SYAH menakhodai proses pembangunan di Bumi Nggahi Rawi Pahu Kabupaten Dompu. Yang mana dalam perjalanan waktu tersebut, harus diakui bahwa mereka lebih fokus pada proses menyiapkan berbagai langkah strategis dengan menetapkan lima (5) komoditas unggulan daerah untuk dikembangkan.
“Komoditas dimaksud adalah Jagung, Porang, Padi, Sapi dan Ikan yang tentu saja diharapkan nanti akan menjadi jembatan menuju kesejateraan masyarakat Dompu”, ungkap Bupati Dompu Kader Jaelani saat pidato satu tahun kepemimpinannya.
Hal ini lanjut Bupati, sudah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026 yang dietapkan melalui peraturan daerah (Perda) Kabupaten Dompu nomor 2 tahun 2021.
“Yang pasti, di tahun pertama kepemimpinan kami (AKJ – SYAH), kami awali dengan proses pembenahan pada sektor penataan birokrasi. Kami sesuaikan dengan arahan pemerintah pusat dengan menyederhanakan struktur organiskas dan memperkaya fungsi”, terang Bupati Dompu Kader Jaelani saat pidato satu tahun kepemimpinannya.
Dia berharap dengan perampingan struktur organisasi tersebut, maka pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin dimaksimalkan dan lebih efisien serta akan menciptakan transparansi kinerja pemerintah sebagaimana visi misi AKJ SYAH yang dituangkan di RPJMD guna mewujudkan pemerintah Dompu yang bebas kolusi korupsi dan nepotisme (KKN).
Bupati AKJ sangat menyadari bahwa pandemi Covid-19 merupakan salah satu faktor yang sangat mengganggu dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dompu, dimana pada tahun 2020 tercatat pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi minus sebesar 3,21 persen kendati berhasil dipulihkan hingga meningkat di angka 4,89 persen atau posisi positif 1,68 persen.
Katanya, peningkatan pada pertumbuhan ekonomi ini berbanding terbalik dengan pencapaian angka kemiskinan Kabupaten Dompu pada tahun 2021 yang naik menjadi 12,6 persen apabila diibandingkan dengan pencapaian tahun 2020. “Peningkatan angka kemiskinan ini kita harus akui terjadi di seluruh daerah. Namun tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan daerah kita terus membaik lika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya”, urai AKJ.
Terkait indeks pembangunan manusia (IPM), Bupati mengungkapkan bahwa pada tahun 2020 tercatat hanya sebesar 67,84 poin sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan yakni berada di angka 68,45 poin. “Kabupaten Dompu di tahun 2021 ini juga mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten layak Anak kategori madya dan penghargaan anugerah parahita ekapraya (APE) dengan kategori Utama”, tambahnya.
Selain itu, Tata kelola dan perencanaan keuangan Pemkab Dompu dinilai semakin membaik dari tahun ke tahun yang dibuktikan dengan adanya apresiasi berupa penghargaan dari pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah NTB sebagai daerah penyerap anggaran DAK 2021 paling cep dibanding 9 kabupaten dan Kota di NTB.
Menyinggung sektor kesehatan, Bupati AKJ menyebutkan bahwa pravelensi stunting tahun 2021 tercatat 14,3 persen atau membaik dibanding pada tahun 2020 mencapai angka 18,72 persen. Sedangkan usia harapan hidup meningkat di angka 66,99 tahun pada tahun 2021. Adapun pada indeks Inovasi daerah terjadi kenaikan di tahun 2021 yang mana sebelumnya berpredikat kurant inovatif menjadi inovatif di tahun 2021.
Dari sektor pembentukan IPM lain yakni sektor pendidikan dan kemapuan daya beli masih terus tumbuh kendati kondisi negara yang belum stabil. Demikian pula halnya dengan sektor pariwisata, Bupati AKJ mengaku telah berupaya untuk mempercepat penyediaan rencana induk Pariwisata (RIPARDA) dalam bentik peraturan daerah (Perda). “Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dan harmonis dengan DPRD, sehingga Perda tersebut sudah disahkan yakni Perda nomor 06 tahun 2021. (Idin/$)
108 total views, 2 views today
