Masyarakat Dompu Paham, Pentingnya Dokumen Administrasi Kependudukan

H. Usman, Kabid PIAK Dukcapil Kabupaten Dompu NTB

DOMPU – Kesadaran untuk mengurus dokumen administerasi kependudukan, seperti pembuatan e-KTP, Akte Kelahiran dan Akte Kematian di masyarakat Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah semakin meningkat.

H. Usman, Kepala Bidang Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Dompu kepada wartawan mengakui, adanya perubahan pemahaman masyarakat dalam hal mengurus dokumen kependudukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya animo masyarakat yang mengajukan berkas untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran. “hingga bulan Oktober tahun 2020 ini, diperkirakan lebih dari 60 persen masyarakat kita telah memiliki Akte Kelahiran”, jelasnya.

Perubahan pola pikir masyarakat ini kata H. Usman, berkat adanya pelayanan keliling Akte, Kartu Keluarga (KK), Perekaman KTP dan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) umur nol bulan hingga usia 17 tahun. “Nanti di usia 17 tahun KIA ini akan diganti dengan KTP”, ujarnya.

Menurut H. Usman, yang masih kurang menjadi perhatian masyarakat Dompu adalah kesadaran masyarakat untuk mengurus akte kematian padahal, akte kematian ini sangat penting bukan hanya bagi ahli waris namun juga untuk akurasi data kependudukan. “masyarakat kita yang mengurus akte kematian masih sangat minim, sehingga tidak heran, apabila nama mereka yang sudah meninggal muncul di data pemilih tetap. Persoalannya karena tidak ada laporan dari warga untuk pembuatan akte kematian”, urainya.

Adapun persyaratan untuk mengurus akta kematian, menurut Kabid PIAK ini cukup mudah yakni, bagi yang meninggal dunia di rumah, cukup melampirkan surat keterangan kematian dari Kades atau Lurah dan apabila meninggal di Puskemas atau Rumah Sakit karena kecelakaan, sakit dan lainnya cukup melampirkan surat keterangan kematian dari dokter. “Kita akan terus menghimbau agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya dokumen kependudukan”, pungkas H. Usman (Yi)